AD BKKMTKI

ANGGARAN DASAR

BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA

TEKNIK KIMIA INDONESIA

 

PEMBUKAAN

    Bahwa Negara republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

    Di dalam mengisi kemerdekaan sesuai dengan cita-cita proklamasi diperlukan insan-insan pembangun yang mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi, berkemampuan professional, bersifat progresif, berpikir kritis, memiliki rasa solidaritas serta mempunyai jiwa pengabdian pada bangsa dan negara.

    Sebagai insan akademis sekaligus insan pembangunan yang merupakan sumber daya manusia yang potensial, maka mahasiswa Teknik Kimia Indonesia merasa terpanggil untuk berperan serta di dalam pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa.

    Atas berkata rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk mewujudkan sikap hidup serta rasa pengabdian, maka mahasiswa Teknik Kimia bersepakat untuk membentuk suatu organisasi yang bernama Badan Koordinasi Kegiatan Mahasiwa Teknik Kimia Indonesia.

 

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

PASAL 1

Organisasi ini bernama Badan Koordinasi Kegiatan Mahasiwa Teknik Kimia Indonesia yang disingkat BKKMTKI.

 

 

PASAL 2

BKKMTKI didirikan di Palembang pada tanggal 26 September 1987 untuk jangka waktu yang tak ditentukan.

PASAL 3

  1. BKKMTKI berkedudukan di wilayah hukum Negara Indonesia.
  2. Sekretariat BKKMTKI bertempat di Jalan Halimun No.39 Menteng, Jakarta Selatan 12980.

     

BAB II

ASAS DAN DASAR

PASAL 4

BKKMTKI berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

 

BAB III

SIFAT DAN BENTUK

PASAL 5

  1. BKKMTKI adalah organisasi mahasiswa yang bersifat ilmiah (bukan sosial politik).
  2. BKKMTKI berbentuk Himpunan Organisasi Mahasiswa Seprofesi (HOMS).

     

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

PASAL 6

Tujuan BKKMTKI adalah:

  1. Berperan aktif mewujudkan mahasiswa Teknik Kimia Indonesia menjadi insan akademis dan organisatoris yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang dipersiapakan sebagai tenaga professional penggerak pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.
  2. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

 

PASAL 7

Usaha BKKMTKI adalah:

  1. Melakukan koordinasi kegiatan dan komunikasi antar lembaga mahasiswa Teknik Kimia Indonesia.
  2. Mempererat tali persaudaraan antar mahasiswa Teknik Kimia seluruh Indonesia.
  3. Memacu kreatifitas, aktifitas, dan profesionalisme mahasiswa Teknik Kimia Indonesia.
  4. Membangun cara pandang yang sama terhadap problematika industrialisasi di Indonesia.
  5. Menyumbangkan dharma bakti mahasiswa Teknik Kimia untuk kepentingan bangsa, negara, dan kemanusiaan.

     

BAB V

KEANGGOTAAN

PASAL 8

  1. Anggota BKKMTKI adalah lembaga kemahasiswaan Teknik Kimia atau Ikatan yang sejenis di perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
  2. Status dan keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

 

 

 

BAB VI

PERTEMUAN

PASAL 9

  1. Pertemuan BKKMTKI adalah pertemuan yang dihadiri oleh utusan – utusan lembaga kemahasiswaan Teknik Kimia atau ikatan sejenis pada perguruan tinggi seluruh Indonesia.
  2. Pertemuan BKKMTKI terdiri dari pertemuan tingkat nasional dan pertemuan tingkat daerah serta pertemuan tingkat wilayah.
  3. Pertemuan BKKMTKI tingkat nasional dinamakan musyawarah baik musyawarah nasional maupun musyawarah nasional luar biasa serta Rapat Koordinasi Nasional dan Pertemuan Ilmiah lainnya.
  4. Pertemuan BKKMTKI tingkat daerah dinamakan musyawarah baik musyawarah daerah maupun musyawarah daerah luar biasa serta Rapat Koordinasi Daerah dan Pertemuan Ilmiah lainnya.
  5. Pertemuan BKKMTKI tingkat wilayah diatur / dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

     

BAB VII

MUSYAWARAH NASIONAL DAN MUSYAWARAH DAERAH

PASAL 10

Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi.

PASAL 11

  1. Musyawarah Nasional adalah wadah regenerasi dan reformasi organisasi tingkat nasional.
  2. Musyawarah Nasional akan diadakan dua tahun sekali, bertempat dikota di mana lembaga kemahasiswaan pelaksana berada, yang dipilih dalam Musyawarah Nasional, yang pelaksanaannya dirangkaikan dengan RAKORNAS.
  3. Dalam satu periode kepengurusan, BKKMTKI dapat mengadakan Musyawarah Nasional luar biasa apabila dianggap perlu.

PASAL 12

Musyawarah Daerah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tingkat daerah.

PASAL 13

  1. Musyawarah daerah adalah wadah regenerasi dan reformasi organisasi tingkat daerah.
  2. Musyawarah Daerah akan diadakan dua tahun sekali, bertempat dikota di mana lembaga kemahasiswaan pelaksana berada, yang dipilih dalam Musyawarah Daerah, yang pelaksanaannya dirangkaikan dengan RAKORDA.
  3. Dalam satu periode kepengurusan, pengurus daerah BKKMTKI dapat mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa apabila dianggap perlu.

     

BAB VIII

KEPENGURUSAN

PASAL 14

Kepengurusan BKKMTKI terdiri dari Pengurus Tingkat Pusat dan Pengurus Tingkat Daerah.

  1. Kepengurusan BKKMTKI merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
  2. Kepengurusan BKKMTKI terdiri dari:
    1. Pengurus Tingkat Pusat yang dinamakan Pimpinan Pusat BKKMTKI, disingkat PP-BKKMTKI.
    2. Pengurus Tingkat Daerah yang dinamakan Pimpinan Daerah BKKMTKI, disingkat PD-BKKMTKI.

 

 

BAB IX

LAMBANG DAN BENDERA

PASAL 15

Lambang dan Bendera BKKMTKI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB X

PERBENDAHARAAN

PASAL 16

Perbendaharaan BKKMTKI meliputi uang dan barang yang dimiliki secara sah.

 

BAB XI

PEMBUBARAN DAN PENGALIHAN HAK MILIK

PASAL 17

  1. BKKMTKI dapat diusulkan untuk dibubarkan apabila usulan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah anggota.
  2. BKKMTKI hanya dapat dibubarkan apabila disahkan pada Musyawarah Nasional dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah anggota yang hadir.
  3. Apabila terjadi pembubaran maka hak milik organisasi diserahkan kepada yayasan sosial yang bergerak di bidang keteknikan atau LSM lainnya sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional.

     

BAB XII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 18

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Nasional dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir.

 

    BAB XIII    

ATURAN TAMBAHAN

PASAL 19

Segala ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 20

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

%d bloggers like this: