ART BKKMTKI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA

TEKNIK KIMIA INDONESIA

 

BAB I

STATUS DAN KEANGGOTAAN

 

PASAL 1

  1. Status keanggotaan BKKMTKI terdiri dari:
    1. Calon Anggota
    2. Anggota
    1. Calon anggota adalah lembaga kemahasiswaan teknik kimia atau ikatan sejenis yang telah direkomendasikan PD BKKMTKI yang selanjutnya akan disahkan pada MUNAS BKKMTKI.
    2. Anggota adalah lembaga kemahsiswaan teknik kimia atau ikatan sejenis yang telah diangkat dan disahkan oleh MUNAS BKKMTKI.

 

PASAL 2

  1. Permohonan sebagai anggota diajukan secara tertulis pada pengurus pusat BKKMTKI.
  2. Pengesahan keanggotaan dilakukan dalam Musyawarah Nasional BKKMTKI yang dihadiri oleh calon anggota, jika calon anggota tidak dapat hadir, minimal telah mengikuti rangkaian kegiatan di daerah atau memberikan surat kuasa kepada PD dimana calon anggota berada.

 

PASAL 3

Hak dan Kewajiban anggota:

  1. Anggota mempunyai hak:
    1. Menyampaikan pendapat baik lisan atau tertulis kapan saja.
    2. Menghadiri kegiatan-kegiatan BKKMTKI.
    1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil-hasil MUNAS atau MUSDA.
  2. Anggota mempunyai kewajiban mentaati dan melaksanakan AD/ART serta segala ketentuan/peraturan organisasi.

 

PASAL 4

Sanksi Anggota:

  1. Apabila anggota tidak mengindahkan AD/ART serta segala ketentuan/ peraturan organisasi maka anggota yang bersangkutan dikenakan peringatan secara tertulis yang diberikan Pimpinan Pusat setelah menerima rekomendasi PD.
  2. Apabila anggota tidak mengindahkan peringatan tersebut maka anggota tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan BKKMTKI hingga Musyawarah Nasional berikutnya.
  3. Jika point kedua tidak diindahkan maka anggota dapat dicabut dari keanggotaannya.
  4. Pencabutan dan peninjauan ulang mengenai status keanggotaan hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Nasional atas rekomendasi PD.

 

 

PASAL 5

Anggota dapat kehilangan keanggotaannya apabila:

  1. Institusi anggota dibubarkan
  2. Dicabut keanggotaannya
  3. Mengundurkan diri.

 

BAB II

TATA TERTIB ORGANISASI

PASAL 6

AD/ART serta segala keputusan pertemuan BKKMTKI wajib dipegang teguh dan dijunjung tinggi oleh semua anggota.

 

BAB III

PIMPINAN PUSAT

PASAL 7

Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah nasional dengan masa kerja dua tahun terhitung semenjak tanggal ditetapkan sampai dengan disahkannya Pimpinan Pusat yang baru.

 

PASAL 8

Pimpinan pusat terdiri dari Sekretaris Jenderal dan dibantu oleh beberapa koordinator bidang yang disahkan dalam MUNAS.

 

 

PASAL 9

Pimpinan Pusat mempunyai tugas dan wewenang:

  1. Mengkoordinasikan pelaksanaan hasil putusan putusan Musyawarah Nasional.
  2. Membentuk badan-badan atau panitia khusus apabila diperlukan.
  3. Membuat peraturan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan selama idak bertentangan dengan hasil Munas BKKMTKI.
  4. Menjatuhkan sanksi terhadap anggota yang tidak mengindahkan AD/ART dan segala ketentuan peraturan organisasi.
  5. Apabila pengurus pusat berhalangan hadir pada pertemuan BKKMTKI maka wajib memberikan mandat secara tertulis maupun tidak tertulis kepada orang yang dipercayakan.

 

PASAL 10

  1. Masing-masing Pimpinan Pusat mempertanggungjawabkan kepengurusannya langsung di depan sidang Munas BKKMTKI.
    1. Penilaian Pertanggung jawaban PP dilakukan secara kolektif.

 

BAB IV

PIMPINAN DAERAH

PASAL 11

Pimpinan Daerah diangkat dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah serta diketahui oleh Pimpinan Pusat dengan masa kerja dua tahun (sejak tanggal ditetapkan) sampai dengan disahkan Pimpinan Daerah baru.

 

PASAL 12

Pimpinan Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah dan di Bantu oleh beberapa coordinator bagian yang fungsinya disesuaikan dengan bidang-bidang pada Pimpinan Pusat.

 

PASAL 13

Pimpinan Daerah mempunyai wewenang:

  1. Membantu Pimpinan Pusat dalam melaksanakan putusan-putusan Munas BKKMTKI.
  2. Mengkoordinasikan putusan-putusan di tingkat daerah.
  3. Membentuk badan-badan atau panitia khusus apabila diperlukan.
  4. Mengambil timdakan dan kebijaksanaan apabila dianggap perlu atas persetujuan anggota.
  5. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pusat.
  6. Apabila pengurus daerah berhalangan hadir pada pertemuan BKKMTKI, maka wajib memberikan mandat secara tertulis maupun tidak tertulis kepada orang yang dipercayakan.

 

PASAL 14

  1. Masing-masing Pimpinan Daerah mempertanggungjawabkan kepengurusannya langsung di depan sidang Musda BKKMTKI dengan diketahui oleh Pimpinan Pusat.
  2. Penilaian Pertanggung jawaban PD dilakukan secara per bagian selanjutnya dilakukan secara kolektif dengan diketahui oleh Pimpinan Pusat.

 

BAB V

KEGIATAN TINGKAT NASIONAL, TINGKAT DAERAH

DAN TINGKAT WILAYAH

PASAL 15

Kegiatan tingkat nasional dapat berupa Muyawarah dan atau pertemuan ilmiah lainnya.

 

PASAL 16

Kegiatan tingkat daerah dapat berupa Musyawarah dan atau pertemuan ilmiah lainnya.

 

PASAL 17

Pertemuan tingkat wilayah adalah pertemuan yang bertujuan untuk konsolidasi dan membahas permasalahan di wilayahnya serta pertemuan ilmiah lainnya.

 

BAB VI

MUSYAWARAH NASIONAL DAN MUSYAWARAH DAERAH

PASAL 18

Kegiatan Musyawarah Nasional berupa forum ilmiah dan persidangan.

 

PASAL 19

  1. Musyawarah Nasional adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota BKKMTKI di tambah satu, Pimpinan Daerah dan pimpinan Pusat BKKMTKI.
  2. Apabila ketentuan dibutir satu tidak terpenuhi maka munas BKKMTKI ditunda selama 2 x 15 menit, dan setelah itu munas BKKMTKI dapat dilaksanakan dan dianggap sah.
  3. Sahnya putusan Musyawarah Nasional, jika disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir.

     

PASAL 20

  1. Musyawarah (Nasional) Luar Biasa adalah musyawarah yang diadakan dan diusulkan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota BKKMTKI ditambah satu.
  2. Musyawarah (Nasional) Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah dari jumlah anggota BKKMTKI tersebut ditambah satu.
  3. Putusan Musyawarah (Nasional) Luar Biasa sah apabila disetujui oleh dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir.

     

PASAL 21


TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH NASIONAL

 

Musyawarah Nasional mempunyai tugas:

  1. Menentukan pokok-pokok kegiatan BKKMTKI.
  2. Memilih dan menetapkan Pimpinan Pusat BKKMTKI.
  1. Memilih dan menetapkan tempat dan pelaksana penyelenggara Musyawarah Nasional dan Rakornas berikutnya.

 

 

Musyawarah Nasional mempunyai wewenang:

  1. Membentuk putusan-putusan yang wajib dijunjung tinggi dan di laksanakan oleh setiap anggota BKKMTKI.
  2. Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat BKKMTKI.
  3. Mengubah dan menetapkan AD/ART BKKMTKI.
  4. Mengangkat dan memberhentikan anggota BKKMTKI.
  5. Meninjau dan menetapkan pembagian wilayah BKKMTKI.
  6. Membuat rekomendasi-rekomendasi yang bersifat eksternal organisasi.

     

PASAL 22

TUGAS DAN WEWENANG

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

 

Musyawarah (Nasional) Luar Biasa mempunyai tugas:

  1. Memilih dan menetapkan Pimpinan Pusat Sementara BKKMTKI.
  2. Memilih dan menetapkan tempat dan pelaksana penyelenggara Musyawarah Nasional dan Rakornas berikutnya apabila tempat dan pelaksana penyelenggara Musyawarah Nasional dan Rakornas sebelumnya mengundurkan diri.

     

    Musyawarah (Nasional) Luar Biasa mempunyai wewenang:

    Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Pusat BKKMTKI.

 

 

PASAL 23

Kegiatan Musyawarah Daerah berupa forum ilmiah dan persidangan.

 

PASAL 24

  1. Sahnya Musyawarah Daerah, jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota BKKMTKI (di daerah tersebut) di tambah satu, dan Pimpinan Daerahnya, serta minimal satu wakil PP.
  2. Apabila ketentuan dibutir satu tidak terpenuhi maka musda BKKMTKI ditunda selama 2 x 15 menit, dan setelah itu musda BKKMTKI dapat dilaksanakan dan dianggap sah.
  3. Sahnya putusan Musyawarah Daerah, jika disetujui oleh dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir.

     

PASAL 25

  1. Musyawarah (Daerah) Luar Biasa adalah musyawarah yang diadakan apabila diperlukan dan diusulkan oleh sekurang-kurangnya setengah dari anggota BKKMTKI daerah tersebut ditambah satu.
  2. Putusan Musyawarah (Daerah) Luar Biasa dianggap sah apabila disetujui oleh dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir.

 

PASAL 26

TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH DAERAH

 

Musyawarah Daerah mempunyai tugas:

  1. Memilih dan menetapkan Pimpinan Daerah BKKMTI (di daerah terebut).
  1. Memilih dan menetapkan tempat dan pelaksanaan penyelenggara Musyawarah Daerah dan Rakorda berikutnya.

     

Musyawarh Daerah mempunyai wewenang:

  1. Membuat putusan-putusan yang wajib dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh setiap anggota BKKMTKI (di daerah tersebut).
    1. Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan

Daerah BKKMTKI (di daerah tersebut).

  1. Memberikan rekomendasi kepada calon anggota BKKMTKI (di daerah tersebut).

PASAL 27

TUGAS DAN WEWENANG

MUSYAWARAH (DAERAH) LUAR BIASA

 

Musyawarah (Daerah) Luar Biasa mempunyai tugas:

  1. Memilih dan menetapkan Pimpinan Daerah Sementara BKKMTKI (di daerah terebut).
  2. Memilih dan menetapkan tempat dan pelaksana penyelenggara Musyawarah Daerah dan Rakorda sebelumnya mengundurkan diri.

     

    Musyawarah (Daerah) Luar Biasa mempunyai wewenang:

Mengangkat dan memperhentikan Pimpinan Daeah BKKMTKI (di daerah tersebut).

 

 

BAB VII

RAPAT KOORDINASI

PASAL 28

  1. Rakornas diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan yang salah satu pelaksanaannya dirangkaikan pada saat Munas.
  2. Rakornas yang pelaksanaannya dirangkaikan pada saat Munas dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, dan mantan Pimpinan Pusat BKKMTKI.
  3. Pada pelaksanaan Rakornas selanjutnya dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, dan Delegasi anggota.
  4. Rakorda diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode kepengurusan yang dihadiri oleh pengurus daerah, dan anggota BKKMTKI daerahnya, yang pelaksanaannya diatur sendiri dan ditetapkan alam Musda.

 

BAB VIII

PERGANTIAN PENGURUS

PASAL 29

  1. Bila pengurus pusat (atau) / pengurus daerah mengundurkan diri dari jabatannya, berhalangan tetap, maka pengurus pusat (atau) / pengurus daerah akan mengangkat pejabat sementara (PJS) sampai Munas atau Musda berikutnya.
  2. Pengangkatan PJS pengurus pusat (atau) / PJS pengurus daerah dilakukan dalam sidang pleno pengurus pusat atau pengurus daerah yang diinformasikan kepda seluruh anggota BKKMTKI.
  3. Apabila pengurus pusat/pengurus daerah sudah tidak dapat menjalankan fungsinya maka anggota dapat mengusulkan diakukan Munaslub/Musdalub.

BAB IX

PUTUSAN MUSYAWARAH

PASAL 30

 

Putusan musyawarah terdiri dari:

  1. Keputusan musyawarah: bersifat mengikat ke dalam musyawarah.
  2. Ketetapan musyawarah: bersifat mengikat ke dalam dan keluar musyawarah.

 

BAB X

PRMUSYAWARATAN

PASAL 31

  1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
  1. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka sebelum dilakukan dengan carapemungutan suara dilakukan loby.
  2. Apabila pengambilan keputusan memerlikan suara, maka delegasi dikelompokkan menurut lembaga yang diwakilinya dan hanya mempunyai satu hak suara.
  3. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara dinyatakan sah apabila, disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah hak suara.
  4. Hasil keputusan yang dilakukan pada ayat 4 dinyatakan sah apabila disetujui dari setengah jumlah hak suara ditambah satu.
  5. Apabila putusan pada ayat 5 tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara ulang dan apabila tidak tercapai juga maka sidang diskors oleh pimpinan sidang selanjutnya dilakukan pemilihan ulang.

BAB XI

PERBENDAHARAAN

PASAL 32

Perbendaharaan BKKMTKI didapat dari:

  1. Iuran anggota yang besarnya ditentukan oleh musyawarah nasional.
  2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
  1. Usaha-usaha lain yang dianggap sah menurut peraturan perundangan yang berlaku.

 

BAB XII

LAMBANG DAN BENDERA

PASAL 33

  1. Lambang BKKMTKI berbentuk empat persegi panjang yang di dalamnya terdapat reaktor dengan landasan bertuliskan BKKMTKI (terbingkai dalam lingkaran dan tulisan BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA) dengan warna lambang hitam-putih-hijau-oranye.
  2. Bendera BKKMTKI berwarna dasar putih yang di tengah-tengahnya tergambar lambang BKKMTKI.
  3. Penjelasan lebih lanjut tentang lambang dan bendera serta penggunaannya akan diatur kemudian dalam petunjuk pelaksanaan.

 

 

 

 

BAB XIII

PEMBAGIAN WILYAH

PASAL 34

  1. Dalam melakukan koordinasinya BKKMTKI membagi menjadi daerah-daerah.
  1. Pembagian koordinasi berdasarkan jumlah anggota dan letak geografis institusi tersebut.
  2. Untuk memperlancar koordinasi daerah-daerah tersebut dapat dibagi kembali menjadi wilayah-wilayah.

     

BAB XIV

PENUTUP

PASAL 35

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota BKKMTKI yang hadir.

%d bloggers like this: